Kamus Istilah Jakontrust, SKK & Konstruksi

Perencana Konstruksi adalah BUJK yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi dalam bentuk pengkajian, penelitian, perencan...

Perizinan Berusaha dalam konteks jasa konstruksi adalah rangkaian dokumen legalitas yang diperlukan oleh BUJK untuk dapat beropera...

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam proyek konstruksi, termasuk KSO, J...

Perpanjangan SBU dan SKK adalah proses memperbarui masa berlaku Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja yang hampi...

Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Pertama adalah proses penyerahan pekerjaan konstruksi dari kontraktor kepada PPK set...

Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) adalah direktur atau pimpinan tertinggi BUJK yang secara hukum bertanggung jawab atas seluruh ...

Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab secara teknis atas subklasifikasi p...

PJSKBU (Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha) adalah tenaga ahli atau teknisi konstruksi yang ditunjuk dan bertanggung jaw...

Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab secara teknis atas kegiatan usaha jasa konst...

PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) adalah tenaga ahli konstruksi yang ditunjuk dan bertanggung jawab penuh atas aspek tek...

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam konteks jasa konstruksi adalah perjanjian kerja antara pekerja dan BUJK yang dibuat b...

Penanaman Modal Asing (PMA) dalam konteks jasa konstruksi adalah BUJK yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh investor a...

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam konteks jasa konstruksi merujuk pada BUJK yang modalnya bersumber sepenuhnya dari invest...

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam konteks jasa konstruksi adalah pungutan yang dipungut oleh Kementerian PUPR atau lembag...

Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan) adalah tim yang dibentuk oleh kepala UKPBJ atau pejabat yang ditunjuk untuk mengelola p...

PPh Final Jasa Konstruksi adalah pajak penghasilan yang dikenakan secara final atas nilai kontrak jasa konstruksi tanpa memperhitu...

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang ...

Prakualifikasi adalah proses seleksi awal untuk menentukan penyedia yang memenuhi syarat sebelum mengikuti tender.Dasar hukum meng...

Profit Sharing adalah mekanisme pembagian keuntungan dalam kerja sama usaha konstruksi berdasarkan porsi kontribusi masing-masing ...

Rantai Pasok Konstruksi adalah jaringan yang saling terhubung antara pemasok material, produsen, distributor, subkontraktor, dan k...

Registrasi BUJK adalah proses pendaftaran badan usaha jasa konstruksi dalam sistem informasi yang dikelola oleh LPJK/Kementerian P...

Registrasi Pengalaman (RPK) adalah proses pencatatan dan verifikasi pengalaman kerja badan usaha jasa konstruksi dalam sistem LPJK...

Rekomendasi Asosiasi adalah dokumen dukungan yang diberikan oleh asosiasi terakreditasi kepada anggotanya dalam proses sertifikasi...

RAB adalah dokumen perhitungan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek konstruksi, mencakup material, tenaga kerja, ...

RUP adalah dokumen yang memuat rencana pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran....

Retensi adalah bagian dari nilai kontrak yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan kualitas pekerjaan kontraktor hingga masa...

Retensi adalah sejumlah uang yang ditahan oleh pengguna jasa sebagai jaminan kualitas pekerjaan hingga masa pemeliharaan selesai.D...

Sanggah adalah mekanisme keberatan yang diajukan oleh peserta tender terhadap hasil pemilihan penyedia.Dasar hukum mengacu pada Pe...

Sanksi Administratif adalah hukuman non-pidana yang diberikan kepada penyedia atau pihak terkait akibat pelanggaran dalam pengadaa...

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah sertifikat tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi su...