Kamus Istilah Jakontrust, SKK & Konstruksi
Referensi lengkap definisi istilah Jakontrust, LPJK, SKK, SBU, barcode sertifikat, dan regulasi konstruksi Indonesia — disusun untuk praktisi lapangan.
Biaya Terendah adalah metode evaluasi yang memilih penawaran dengan harga paling rendah yang memenuhi syarat.Dasar hukum mengacu p...
Evaluasi Nilai adalah metode penilaian yang menggabungkan aspek teknis dan harga untuk menentukan pemenang tender.Dasar hukum meng...
Sistem Gugur adalah metode evaluasi di mana peserta yang tidak memenuhi satu syarat langsung dinyatakan gugur.Dasar hukum mengacu ...
Modal Disetor adalah jumlah modal yang telah benar-benar disetorkan oleh pemegang saham ke dalam perusahaan dan tercatat dalam akt...
Modal Disetor adalah bagian dari modal dasar perusahaan yang telah benar-benar dibayarkan oleh pemegang saham kepada perusahaan. D...
Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dan proyek untuk memastikan sesuai renca...
Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi asosiasi badan usaha atau asosiasi profe...
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah forum pengambilan keputusan setingkat Munas yang diselenggarakan dalam kondisi da...
Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) adalah forum pengambilan keputusan setara Munas yang diselenggarakan di luar jadwal Munas re...
Munas adalah forum tertinggi dalam organisasi asosiasi yang digunakan untuk menetapkan kebijakan strategis, memilih pengurus, dan ...
Munassus adalah forum musyawarah yang diselenggarakan untuk membahas isu tertentu yang bersifat mendesak atau strategis di luar ag...
Munaslub adalah forum luar biasa yang diselenggarakan dalam kondisi tertentu seperti krisis organisasi atau kebutuhan mendesak unt...
NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS dan berfungsi sebagai izin dasar untuk menjalankan kegiatan usaha.D...
OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang digunakan untuk menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) da...
Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menerbitkan Nomor Induk Berusa...
OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dikelola oleh Kemente...
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan usaha, termasuk d...
Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas laba yang diperoleh oleh badan usaha, termasuk perusahaan jasa konstruksi...
PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, termasuk jasa konstruksi yang dilakukan oleh PKP.Dasar hukum menga...
Pakta Integritas adalah pernyataan komitmen dari pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk menjalankan proses secara jujur dan beb...
Pascakualifikasi adalah proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penawaran disampaikan.Dasar hukum mengacu pada regulasi...
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan...
Pemalsuan Sertifikat Konstruksi adalah tindakan membuat, menggunakan, atau mengedarkan dokumen SBU atau SKK yang tidak diterbitkan...
Pemenang Tender adalah peserta yang ditetapkan oleh Pokja sebagai penyedia jasa terbaik berdasarkan hasil evaluasi.Dasar hukum men...
PMA adalah kegiatan penanaman modal oleh investor asing di Indonesia yang dapat berbentuk BUJKA atau kerja sama dengan BUJK nasion...
PMDN adalah kegiatan penanaman modal oleh investor dalam negeri untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia, termasuk sektor kons...
PJBU adalah pihak yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas operasional dan legalitas badan usaha jasa konstruksi. PJBU biasa...
PJSKBU adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab pada subklasifikasi tertentu dalam badan usaha jasa konstruksi. Setiap subklasifi...
PJTBU adalah tenaga ahli bersertifikat yang ditunjuk oleh badan usaha jasa konstruksi untuk bertanggung jawab atas aspek teknis pe...
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari id...
Kamus ini disusun sebagai referensi praktis bagi pelaku usaha, tim procurement, manajer proyek, dan konsultan yang bergerak di bidang validasi sertifikat konstruksi, LPJK, SKK, SBU, dan pengadaan barang/jasa. Setiap istilah dijelaskan secara ringkas namun komprehensif mengacu pada regulasi UU Jasa Konstruksi No. 2/2017, PP 14/2021, serta ketentuan Jakontrust dan LPJK.
Konten diperbarui secara berkala untuk memastikan akurasi selaras dengan perkembangan regulasi terbaru, termasuk perubahan sistem sertifikasi SKK/SBU dan pembaruan database LPJK.