Kamus Istilah Jakontrust, SKK & Konstruksi

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan usaha, termasuk d...

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas laba yang diperoleh oleh badan usaha, termasuk perusahaan jasa konstruksi...

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, termasuk jasa konstruksi yang dilakukan oleh PKP.Dasar hukum menga...

Pakta Integritas adalah pernyataan komitmen dari pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk menjalankan proses secara jujur dan beb...

Pascakualifikasi adalah proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penawaran disampaikan.Dasar hukum mengacu pada regulasi...

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan...

Pemalsuan Sertifikat Konstruksi adalah tindakan membuat, menggunakan, atau mengedarkan dokumen SBU atau SKK yang tidak diterbitkan...

Pemenang Tender adalah peserta yang ditetapkan oleh Pokja sebagai penyedia jasa terbaik berdasarkan hasil evaluasi.Dasar hukum men...

PMA adalah kegiatan penanaman modal oleh investor asing di Indonesia yang dapat berbentuk BUJKA atau kerja sama dengan BUJK nasion...

PMDN adalah kegiatan penanaman modal oleh investor dalam negeri untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia, termasuk sektor kons...

PJBU adalah pihak yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas operasional dan legalitas badan usaha jasa konstruksi. PJBU biasa...

PJSKBU adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab pada subklasifikasi tertentu dalam badan usaha jasa konstruksi. Setiap subklasifi...

PJTBU adalah tenaga ahli bersertifikat yang ditunjuk oleh badan usaha jasa konstruksi untuk bertanggung jawab atas aspek teknis pe...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari id...

Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa tanpa proses tender untuk nilai pekerjaan tertentu.Dasar hukum mengacu pa...

Pengalaman Kerja adalah rekam jejak proyek yang telah diselesaikan oleh badan usaha sebagai indikator kemampuan teknis dan manajer...

Pengawas Konstruksi adalah BUJK yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi dalam bentuk pengawasan, pemeriksaan, pengujia...

Pengawasan Konstruksi adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk memastikan kesesuaia...

Pengelolaan Risiko Proyek Konstruksi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, merespons, dan memantau risiko...

PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. PA bertanggung jawab at...

Pengguna Jasa adalah pihak yang membutuhkan layanan jasa konstruksi, baik pemerintah maupun swasta.Dasar hukum mengacu pada UU No....

PKP adalah badan usaha atau individu yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut, menyetor, dan melaporkan...

Penyedia Jasa adalah badan usaha yang menyediakan layanan konstruksi seperti kontraktor atau konsultan.Dasar hukum terdapat dalam ...

Perencana Konstruksi adalah BUJK yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi dalam bentuk pengkajian, penelitian, perencan...

Perizinan Berusaha dalam konteks jasa konstruksi adalah rangkaian dokumen legalitas yang diperlukan oleh BUJK untuk dapat beropera...

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam proyek konstruksi, termasuk KSO, J...

Perpanjangan SBU dan SKK adalah proses memperbarui masa berlaku Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja yang hampi...

Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Pertama adalah proses penyerahan pekerjaan konstruksi dari kontraktor kepada PPK set...

Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) adalah direktur atau pimpinan tertinggi BUJK yang secara hukum bertanggung jawab atas seluruh ...

Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab secara teknis atas subklasifikasi p...