Kamus Istilah Jakontrust, SKK & Konstruksi
Referensi lengkap definisi istilah Jakontrust, LPJK, SKK, SBU, barcode sertifikat, dan regulasi konstruksi Indonesia — disusun untuk praktisi lapangan.
PJSKBU (Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha) adalah tenaga ahli atau teknisi konstruksi yang ditunjuk dan bertanggung jaw...
Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab secara teknis atas kegiatan usaha jasa konst...
PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) adalah tenaga ahli konstruksi yang ditunjuk dan bertanggung jawab penuh atas aspek tek...
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam konteks jasa konstruksi adalah perjanjian kerja antara pekerja dan BUJK yang dibuat b...
Penanaman Modal Asing (PMA) dalam konteks jasa konstruksi adalah BUJK yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh investor a...
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam konteks jasa konstruksi merujuk pada BUJK yang modalnya bersumber sepenuhnya dari invest...
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam konteks jasa konstruksi adalah pungutan yang dipungut oleh Kementerian PUPR atau lembag...
Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan) adalah tim yang dibentuk oleh kepala UKPBJ atau pejabat yang ditunjuk untuk mengelola p...
PPh Final Jasa Konstruksi adalah pajak penghasilan yang dikenakan secara final atas nilai kontrak jasa konstruksi tanpa memperhitu...
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang ...
Prakualifikasi adalah proses seleksi awal untuk menentukan penyedia yang memenuhi syarat sebelum mengikuti tender.Dasar hukum meng...
Profit Sharing adalah mekanisme pembagian keuntungan dalam kerja sama usaha konstruksi berdasarkan porsi kontribusi masing-masing ...
Kamus ini disusun sebagai referensi praktis bagi pelaku usaha, tim procurement, manajer proyek, dan konsultan yang bergerak di bidang validasi sertifikat konstruksi, LPJK, SKK, SBU, dan pengadaan barang/jasa. Setiap istilah dijelaskan secara ringkas namun komprehensif mengacu pada regulasi UU Jasa Konstruksi No. 2/2017, PP 14/2021, serta ketentuan Jakontrust dan LPJK.
Konten diperbarui secara berkala untuk memastikan akurasi selaras dengan perkembangan regulasi terbaru, termasuk perubahan sistem sertifikasi SKK/SBU dan pembaruan database LPJK.