Dalam dunia jasa konstruksi, memastikan legalitas dan kredibilitas mitra kerja adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Baik Anda seorang penyedia jasa (kontraktor atau konsultan) maupun pengguna jasa (owner atau penyelenggara proyek), kemampuan untuk melakukan LPJK pencarian badan usaha secara mandiri menjadi keterampilan penting di era digital ini. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menyediakan akses terbuka bagi publik untuk memverifikasi keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU) melalui sistem informasi terintegrasi.
LPJK adalah lembaga non-struktural di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Tugas utamanya adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Salah satu fungsi sentral LPJK adalah menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perusahaan jasa konstruksi dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk tenaga kerja individu.
Baca Juga:
Apa Itu LPJK dan Mengapa Pencarian Badan Usaha Penting?
LPJK memiliki peran krusial dalam ekosistem jasa konstruksi nasional. Fungsi utamanya meliputi akreditasi asosiasi, pemberian lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), registrasi tenaga kerja konstruksi asing, serta pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi melalui SIJK (Sistem Informasi Jasa Konstruksi). Dengan adanya LPJK, seluruh pelaku jasa konstruksi—mulai dari badan usaha hingga tenaga kerja—terdata dan terverifikasi dalam satu sistem nasional.
Mengapa pencarian badan usaha di LPJK menjadi semakin penting? Pertama, SBU adalah syarat utama bagi perusahaan untuk mengikuti tender proyek konstruksi pemerintah maupun swasta. Kedua, verifikasi status SBU secara berkala membantu memastikan legalitas perusahaan tetap aktif dan terverifikasi secara resmi pada sistem pemerintah. Ketiga, bagi pengguna jasa, kemampuan memverifikasi keabsahan SBU calon mitra kerja adalah langkah protektif untuk menghindari kerja sama dengan perusahaan yang dokumennya tidak sah atau sudah kedaluwarsa.
Baca Juga:
Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK): Basis Data Resmi LPJK
Inti dari LPJK pencarian badan usaha adalah Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK). SIJK adalah platform digital terintegrasi yang dikelola oleh LPJK di bawah Kementerian PUPR untuk mencatat, memverifikasi, dan mempublikasikan data badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, serta penyelenggaraan jasa konstruksi secara nasional.
SIJK menjadi basis data resmi yang digunakan Pokja Pemilihan untuk memverifikasi keabsahan SBU dan SKK peserta tender. Data yang tercatat dalam SIJK mencakup identitas badan usaha (NIB, NPWP, akta pendirian), data Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU), dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU), data kekayaan bersih dari laporan keuangan, serta rekam jejak pengalaman pekerjaan.
Pengembangan dan pengelolaan SIJK diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017 dan PP No. 14 Tahun 2021, yang mengamanatkan pembangunan sistem informasi terintegrasi sebagai tulang punggung tata kelola jasa konstruksi. SIJK juga terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission) sehingga data perizinan usaha konstruksi yang diterbitkan melalui OSS secara otomatis terhubung dengan data SBU yang ada di SIJK.
Baca Juga:
Panduan LPJK Pencarian Badan Usaha Secara Online
Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk melakukan LPJK pencarian badan usaha secara online dan resmi:
Langkah 1: Akses Portal Resmi LPJK
Buka laman resmi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di tautan https://lpjk.pu.go.id/. Pastikan Anda mengakses situs resmi untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.
Langkah 2: Pilih Menu Pencarian
Pada top navigation bar (menu atas), cari dan pilih menu "Sebaran Data & Proses", lalu klik submenu "Pengecekan Data dan Proses". Pilih opsi pencarian yang sesuai dengan kebutuhan Anda, misalnya "Cek Status Permohonan SBU di LSBU".
Langkah 3: Masukkan Kriteria Pencarian
Pengguna dapat memasukkan nama lengkap badan usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) pada kolom pencarian. Masukkan ID Izin atau NIB Anda pada kolom pencarian yang tersedia.
Langkah 4: Periksa Hasil dan Status
Sistem akan menampilkan rincian proses dan status terakhir SBU Anda, apakah berstatus Aktif/Disetujui, Tidak Aktif, Dibekukan, Dicabut, atau Habis Masa Berlaku. Teliti rincian subklasifikasi pekerjaan, kualifikasi kemampuan bisnis, serta tanggal kedaluwarsa dokumen SBU agar terhindar dari sanksi administratif atau diskualifikasi tender.
Langkah 5: Simpan Bukti Verifikasi
Unduh atau cetak hasil pencarian status validasi tersebut sebagai bukti keabsahan dokumen pendukung resmi saat pemenuhan persyaratan audit maupun proses kualifikasi tender.
Perlu diperhatikan bahwa SBU yang sudah terbit tidak otomatis berlaku hingga 3 tahun. Pemenuhan persyaratan bukan hanya saat pengajuan, tetapi harus dijaga secara berkelanjutan. Jika ditemukan ketidaksesuaian selama masa berlaku, SBU tersebut dapat dibekukan atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
Baca Juga:
Aplikasi Jakontrust: Solusi Verifikasi Cepat dan Praktis
Selain melalui portal web LPJK, Anda juga dapat memanfaatkan Aplikasi Jakontrust untuk melakukan verifikasi SBU dan SKK secara lebih cepat dan praktis. Aplikasi Jakontrust merupakan alat yang sangat berguna dalam dunia konstruksi dan perizinan di Indonesia, dengan fungsi membantu para pemangku kepentingan—terutama Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)—dalam melakukan verifikasi terhadap SBU dan SKK yang dikeluarkan oleh LPJK.
Fitur utama Aplikasi Jakontrust mencakup:
- Pemindaian QR Code pada sertifikat SBU dan SKK
- Tampilan detail data sertifikat termasuk nama pemegang, nomor registrasi, klasifikasi, kualifikasi, masa berlaku, dan nama badan usaha
- Informasi status valid/kedaluwarsa sertifikat
Dengan Jakontrust, pengguna dapat dengan mudah memeriksa dan memastikan keaslian serta status legal dari SKK dan SBU yang dimiliki oleh berbagai entitas di sektor konstruksi. Aplikasi ini juga membantu mengurangi potensi terjadinya tindakan penipuan atau pemalsuan dokumen terkait SKK dan SBU di industri konstruksi.
Hasil pemindaian QR Code dengan Jakontrust akan menampilkan tiga kemungkinan status:
- SAH: Data sertifikat dikenali dan cocok dengan referensi yang tersedia. Cocokkan nama pemegang/badan usaha, nomor sertifikat, dan masa berlaku.
- TIDAK SAH: Ada ketidaksesuaian data, sertifikat tidak aktif, atau informasi tidak valid.
- QR Tidak Dikenal: QR Code terbaca, tetapi data tidak ditemukan atau format bukan untuk verifikasi.
Bagi tim pengadaan dan Pokja, status PJTBU yang terdaftar di SIJK dapat diverifikasi melalui Jakontrust atau portal lpjk.pu.go.id.
Baca Juga:
Regulasi Terbaru dan Perubahan yang Perlu Diketahui
Dunia jasa konstruksi terus berkembang, dan LPJK pun terus menyesuaikan regulasi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:
Konversi SBU: Berdasarkan ketentuan dalam Permen PU Nomor 6 Tahun 2025, pelaksanaan konversi SBU saat ini masih dalam tahap persiapan. Proses konversi tersebut masih menunggu kesiapan seluruh sarana dan prasarana pada SIJK.
KBLI 2025: Untuk saat ini, permohonan SBU masih menggunakan KBLI 2020. Proses permohonan ini mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 dan SK Dirjen Bina Konstruksi Nomor 37 Tahun 2025. Implementasi KBLI 2025 pada sistem SBU saat ini masih menunggu perubahan/revisi PP Nomor 28 Tahun 2025.
Perubahan QR Code: Setiap penyesuaian data non-asesmen yang disetujui akan mengakibatkan terbitnya SKK/SBU dan QR Code baru. Secara otomatis, QR Code pada sertifikat lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pastikan Anda selalu menggunakan dokumen terbaru untuk keperluan layanan dan pekerjaan konstruksi agar data tetap valid saat diverifikasi.
Baca Juga:
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa itu LPJK dan apa fungsinya?
LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah lembaga non-struktural di bawah Kementerian PUPR yang bertugas melakukan akreditasi asosiasi, pemberian lisensi LSBU dan LSP, registrasi tenaga kerja konstruksi asing, serta pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi melalui SIJK.
Bagaimana cara melakukan LPJK pencarian badan usaha secara online?
Anda dapat mengakses portal resmi LPJK di https://lpjk.pu.go.id/, pilih menu "Sebaran Data & Proses" lalu "Pengecekan Data dan Proses", masukkan nama badan usaha atau NIB, dan sistem akan menampilkan status SBU perusahaan. Alternatif lain, Anda dapat menggunakan Aplikasi Jakontrust untuk memindai QR Code pada sertifikat SBU.
Apa saja yang perlu diperiksa saat verifikasi SBU?
Periksa tiga data kritikal: identitas pemegang/badan usaha (nama dan NIB), nomor sertifikat & jenis dokumen, serta masa berlaku sertifikat. Pastikan status SBU adalah "Aktif" dan terdata di portal resmi LPJK.
Berapa masa berlaku SBU dan apa konsekuensi jika tidak diperpanjang?
SBU tidak otomatis berlaku hingga 3 tahun. Pemenuhan persyaratan harus dijaga secara berkelanjutan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, SBU dapat dibekukan atau dicabut. SBU yang tidak tercatat atau tidak aktif dalam SIJK akan dinyatakan tidak valid meskipun dokumen fisiknya ada.
Baca Juga:
Kesimpulan
LPJK pencarian badan usaha adalah langkah fundamental bagi setiap pelaku industri jasa konstruksi di Indonesia. Dengan memahami cara mengakses dan memanfaatkan sistem yang disediakan LPJK—baik melalui portal web resmi maupun Aplikasi Jakontrust—Anda dapat memastikan legalitas dan kredibilitas mitra kerja atau perusahaan Anda sendiri.
Keberadaan SIJK sebagai basis data terintegrasi dan Jakontrust sebagai alat verifikasi cepat menjadikan proses pengecekan SBU dan SKK lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaatkan kedua sarana ini untuk melindungi bisnis Anda dari risiko kerja sama dengan entitas yang tidak terverifikasi dan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor jasa konstruksi nasional.
Baca Juga:
Sumber & referensi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi – https://jdih.pu.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan – https://jdih.pu.go.id
- Peraturan Menteri PU Nomor 6 Tahun 2025 tentang Konversi SBU
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – https://pu.go.id
- Portal Resmi LPJK – https://lpjk.pu.go.id
- Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) – https://sijk.pu.go.id
